Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, secara terbuka menyampaikan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat. Publikasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan infografik laporan realisasi APBDes, total pendapatan desa dianggarkan sebesar Rp 2.343.976.623,00 dengan realisasi mencapai Rp 2.342.045.723,11. Pendapatan tersebut bersumber dari beberapa komponen, di antaranya Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 100.000.000, Dana Desa Rp 373.456.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 84.543.000, serta Alokasi Dana Desa Rp 836.194.000. Selain itu, terdapat tambahan dari bunga bank sebesar Rp 1.325.723,11.

Sementara itu, pada sisi belanja desa, pemerintah desa menganggarkan sebesar Rp 2.240.199.527,70 dengan realisasi mencapai Rp 2.195.635.385,71. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa.

Dalam aspek pembiayaan desa, tercatat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp 175.219.904,70, serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal desa sebesar Rp 278.997.000,00.

Kepala Desa Sidomukti, Sunardi Hadi, menyampaikan bahwa penyampaian laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang bersumber dari negara maupun pendapatan desa.

“Melalui publikasi ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Dengan adanya penyampaian informasi realisasi APBDes ini, diharapkan masyarakat dapat turut mengawasi serta mendukung program pembangunan desa sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.